Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memprotes atas kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Mulai dari menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang mencapai dua hingga tiga kali lipat, tarif dasar listrik serta bahan bakar minyak (BBM).
Daripada memberi kado pahit tahun baru dengan membebani rakyat dengan mencabut subsidi listrik dan menaikkan tarif pengurusan berkas-berkas kendaraan bermotor yang mencapai ratusan persen, lebih baik pemerintah mengoreksi struktur APBN. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/1).
"Kalau masyarakat terus-menerus diberi kado pahit, jangan berharap perekonomian kita akan membaik, dan keuangan negara bisa sehat," demikian Fadli.
(rr)