Crisis Center for Rohingya (CC4R) PKS dan puluhan Ormas Islam di Indonesia menggelar aksi kemanusiaan Bela Rohingya di Monumen Patung Kuda Jakarta Pusat, pagi tadi, Sabtu (16/9).
Diperkirakan 150 ribu massa aksi dari berbagai elemen masyarakat mengikuti aksi solidaritas dan penggalangan dana kemanusiaan tersebut.
Direktur CC4R PKS Sukamta mengatakan, Aksi Bela Rohingya yang diwakili organisasi politik dan masyarakat mengajukan tiga tuntutan kepada semua pihak baik pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat dunia.
Pertama, segera lakukan upaya keras yang memaksa pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan dalam berbagai bentuk kepada warga etnik Rohingya.
“Lakukan tekanan yang keras dan segera agar kekerasan terhadap Rohingya segera berhenti,” ujarnya.
Kedua, mengembalikan hak-hak kewarganegaraan etnik Rohingya sebagai warga negara Myanmar dan mengembalikan dari pengungsian ke kampung halaman mereka.
"Tindakan pembersihan etnik ini nyata. Harapan warga Rohingya adalah mereka bisa pulang ke tempat tinggal mereka di Myanmar,” ucapnya.
Terakhir, dunia internasional harus menyeret pelaku genosida dan pembersihan etnik terhadap warga Rohingya ke Mahkamah Internasional.
“Tindakan pembersihan etnik adalah kejahatan kemanusiaan,” katanya.
Hal senada juga dipaparkan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais. Menurutnya, di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini wajib melindungi bangsa dari penjajahan sesuai dengan amanat yang tertuang di UUD 45. Salah satunya yaitu menghentikan penindasan terutama yang terjadi di Rohingya.
"Jadi rezim Jokowi ini punya tugas konstitusional yang harus dilaksanakan yaitu menghentikan penindasan terutama di Rohingya," imbuhnya.
Amien pun menilai bahwa pemerintah di era Jokowi ini terlalu lambat dalam memberikan bantuan etnis Rohingya yang saat sedang menderita karena ulah rezim militer Myanmar.
"Rezim Jokowi terlalu terlambat dan terlalu sedikit dan hanya pencitraan tadi, ia punya tugas konstitusional yakni membantu penindasan umat muslim yang ada di muka bumi," pungkasnya.
(rr/TS)